Persyarikatan Muhammadiyah secara tegas menekankan kepada komisi pemilihan umum KPU agar pemilu tetap dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 nanti.
Salah satu dari empat pernyataan tersebut disampaikan oleh PP Muhammadiyah, melalui ketua umum Haedar Nasir, disela-sela kunjungan KPU ke kantor Muhammadiyah untuk silaturahmi pada tanggal 03/01/2022.
“Satu, sesuai dengan komitmen, kesepakatan dan keputusan pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu bahwa pemilu 2024 dilaksanakan 14 Februari 2024, tanpa perubahan apapun. Istilah sekum PP Muhammadiyah adalah Pemilu harga mati,” Ungkap Haedar.
Pernyataan ini memang perlu ditegaskan kembali, mengingat akhir-akhir ini banyak bermunculan wacana yang mengarah kepada penundaan pemilu.
Apa yang dipesankan oleh PP Muhammadiyah bukannya tanpa alasan, mereka mengacu kepada aturan bahwa salah satu bentuk komitmen dan integritas KPU adalah mereka berkerja sesuai amanat UUD 1945 dan konstitusi.
Sedangkan ketiga poin lainnya adalah mengenai penyelenggaraan pemilu. PP Muhammadiyah berharap agar pemilu 2024 mendatang berlangsung secara menggembirakan, aman dan berkualitas.
"Gembira itu agar kita ketika masuk ke bilik suara termasuk sebelumnya juga tidak saling bersitegang, berhadap-hadapan tetapi nikmati sebagai sebuah kontestasi yang mengeluarga. Nah itu kita ciptakan bersama,” ungkap Haedar.
Selain berharap agar pemilu diadakan dengan gembira, PP Muhammadiyah juga berharap agar selama kontestasi berlangsung, tidak ada terjadi polarisasi ditubuh bangsa.
“Ketiga, sesuai dengan amanat Muktamar kami, bahwa sistem pemilu, sambil menunggu ketetapan dari MK, kita berharap tidak lagi ada pembelahan politik di tubuh bangsa ini. KPU, Muhammadiyah, Parpol, pemerintah, dan berbagai komponen bangsa, termasuk juga teman-teman dari media, mari kita ciptakan sejak dari sekarang bahwa pembelahan politik itu sudah harus menjadi masa lampau karena harganya terlalu mahal,” pesan Haedar.
Poin terakhir dan yang paling penting adalah PP Muhammadiyah mengingatkan kembali bahwa kontestasi pemilu bukan mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi siapapun itu yang menangnya nanti, nilai persatuan harus tetap dijunjung.
“Keempat, berbagai proses administrasi, persiapan dan sebagainya yang indikator ini sudah memastikan tentang pemilu dimulai, maka kami berharap ada kesadaran kolektif, kesadaran politik bersama bahwa pemilu adalah ajang untuk membangun persatuan bangsa, membangun kemajuan dan pemilu harus menjadi titik di mana kita berdemokrasi itu betul-betul bukan hanya memperebutkan kursi. Tetapi ada hikmah kebijaksanaan. Siapapun nanti yang menang dan menduduki posisi di pemerintahan dan legislatif, itu amanat terbesar dan terberat, bukan sesuatu yang harus dirayakan dengan pesta pora, tetapi sebagai tanggung jawab yang luhur tapi berat,” begitu pesan Haedar.
Keempat poin diatas merupakan poin kebangsaan yang dibuat oleh PP Muhammadiyah untuk menjadi masukan pada lembaga KPU.