 |
| Kiri: Busyro Muqoddas, Kanan: Jokowi (democrazy.id) |
Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut pernyataannya mengenai Presiden diizinkan untuk berpihak dan berkampanye dalam Pilpres. Pernyataan ini disampaikan melalui keterangan yang ditandatangani oleh Ketua MHH Muhammadiyah, Trisno Raharjo, dan Sekretaris Muhammad Alfian.
"Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa presiden boleh kampanye dan boleh berpihak," isi keterangan tertulis MHH Muhammadiyah.
Dilansir dari CNNIndonesia.com Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyro Muqoddas, telah menegaskan kebenaran rilis tersebut.
Menurut MHH Muhammadiyah, presiden adalah kepala negara yang bertanggung jawab atas kepemimpinan seluruh rakyat. Oleh karena itu, presiden memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam semua aspek kehidupan bernegara.
MHH Muhammadiyah meyakini bahwa presiden memiliki kewajiban untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas guna memastikan pemimpin yang terpilih memiliki karakter yang berintegritas.
"Maka secara filosofis posisi Presiden adalah pejabat publik yang terikat sumpah jabatan dan harus berdiri di atas dan untuk semua kontestan. Dengan demikian, secara filosofis, aktivitas untuk kampanye sekalipun dilakukan saat cuti adalah tidak tepat," demikian bunyi keterangan tersebut.
MHH Muhammadiyah meminta Presiden Jokowi untuk menjadi teladan yang baik dengan selalu mentaati hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara.
Mereka berpendapat bahwa Presiden juga harus menghindari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang berpotensi menimbulkan fragmentasi sosial.
"Meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk meningkatkan sensitivitas dalam melakukan pengawasan, terlebih terhadap dugaan digunakannya fasilitas negara (baik langsung maupun tidak langsung) untuk mendukung salah satu kontestan Pemilu," kata mereka.